Sabtu, 17 Oktober 2015

Beda parpol bukan berarti beda agama

Tahun Pemilu. Itulah istilah yang melekat pada tahun 2014 di Indonesia. Pemilu (Pemilihan Umum) dengan pengertian Pemilihan secara langsung Presiden dan Wakil Presiden, DPR, DPD, dan DPRD diselenggarakan pada tahun 2014. Telah tiga kali Indonesia menyelenggarakan Pemilu (2004, 2009, dan 2014), tapi ada yang terasa berbeda dengan penyelenggaraan pemilu 2014. Trend media sosial sangat berkembang di tahun tersebut, menimbulkan implikasi tersendiri yang belum ditemui pada tahun-tahun pemilu sebelumnya.

Jejaring sosial membuat penggunanya merasa lebih leluasa dalam menyatakan pendapatnya. Mulai dari yang serius, santai, sampai yang aneh bahkan berisi penghinaan. Semuanya tercover dalam media sosial. Tema yang dibawakan pun sangat beragam. Mulai dari isu komunal, hingga menyeruak pada level isu penyelenggaraan pemerintah. Begitupun para pembuat pernyataannya, berasal dari banyak kalangan. Akademisi, politisi, agamawan, budayawan, hingga orang yang tidak mengerti hukum dan anak-anak dibawah umur. Betapapun pendapat mereka terkadang ngawur, sekat media sosial tetap membuat mereka percaya diri menyampaikan pendapatnya tersebut. Banyak yang beranggapan bahwa tulisan-tulisan –dengan pertensi negatif di media sosial tidak mudah untuk dibawa ke meja hijau, karena sekat media sosial yang mempersulit penelusuran atas pemilik akun tersebut di dunia nyata. Bahkan sengaja akun itu dibuat tidak jelas (anonim).

Ya, itulah 2014. Perpaduan antara pemilu dan media sosial yang makin mencengkeram masyarakat, khususnya generasi muda. Tentu semuanya berharap dengan adanya media sosial ini mempermudah akses informasi –sehingga memperkuat silaturahmi. Namun pada kenyataannya, media sosial juga berpotensi membuat bangsa ini pecah.

Sebutlah kembali pemilu 2014. Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang hanya ada dua pasang; mewakili kekuatan dan latar belakang yang sama-sama kuat namun sangat berbeda. Di berbagai media sosial muncul akun-akun yang mendukung kedua pasangan calon.

Tak perlu waktu lama, tujuan awal untuk menyampaikan visi-misi pasangan calon malah bergeser, menjadi ajang saling menjatuhkan kubu lawan (black campaign). Keadaan seperti ini memicu timbulnya banyak akun-akun tidak jelas (anonim) yang tujuannya memperpanas suasana. Berbagai pernyataan dilontarkan, dari yang berdasar, praduga, hingga fitnah-fitnah. Calon presiden dikabarkan keturunan yahudi, pembunuh bayaran, juga isu rumah tangga. Artikel-artikel hoax juga menjamur seakan sengaja memperkeruh suasana.

Yang paling parah menurut penulis, adalah ketika isu-isu black campaign sampai pada SARA (Suku, Agama, Ras, dan Antargolongan). Tak sedikit pernyataan-pernyataan yang bersumber dari artikel hoax berisi fitnah-fitnah keji, langsung disantap oleh publik. Terlebih ketika itu timbul dari impitan kepentingan politik dengan aqidah.

Ada saja oknum simpatisan dan kader partai politik yang sengaja memperalat isu agama –Islam untuk memperkuat kubu sendiri dan menjatuhkan kubu lawan. Konsep yang sering diutarakan oleh mereka adalah “agama harus turut serta dalam proses politik dan pemerintahan!” Statement ini memang benar, penulis pun tidak akan menggugatnya. Tapi kemudian dalam prakteknya tidak relevan bahkan bertentangan dengan substansi statement diatas.

Tidak memilih calon dari partai/koalisi kami berarti musyrik! Itulah kalimat yang penulis rangkum dari berbagai pernyataan di media sosial. Banyak yang menganggap pasangan pilihannya sebagai satrio pininggit, ratu adil (Jawa), Budak Angon (Sunda), bahkan mengelu-elukan Pasangan Calon dukunganya layaknya Nabi atau Tuhan. Naudzubillah.

Mengkafirkan sesama muslim. Itulah istilah lain dari kalimat diatas. Agaknya kepentingan politik sudah membuat manusia mengambil alih kewenangan Tuhan dalam menilai aqidah manusia. Substansi kafir/musyrik adalah tidak berada pada pilihan yang sama dalam urusan politik.

Lebih jauh lagi, hal ini mungkin terus berlanjut sampai waktu yang lama. Sekalipun Presiden telah ditetapkan, dan kedua Pasang Calon pun legawa/legowo menerimanya, api yang terlanjur membakar oknum yang menisbatkan dirinya sebagai orang paling benar, paling suci dan tidak pernah salah memilih, meskipun agama dikorbankan menjadi kedok yang pelindungnya. Agama malah dijadikan kedok, bukan lagi sebagai tuntunan dalam proses politik.

Dan memang, 2015, setahun setelah Pemilu, masih ditemukan kedok seperti ini. Hanya saja, kini dibawakan secara lebih parsial. Jika 2014 masing-masing membawa nama koalisi sebagai pendukung pasangan calon, maka 2015 mereka kembali pada basis partai.

Partai membawa tema agama memang tidak salah, penulis sangat mendukungnya. Tapi yang harus diperhatikan adalah, kualitas dari penyampaian kader dan simpatisan. Lebih banyak simpatisan yang serampangan dalam menyampaikan pendapatnya, dengan menyudutkan orang lain. Kala ini terjadi, bukan sebatas pribadi dan parpol yang terkena stigma negatif, tapi juga pada ideologi Islam yang dibawa. Perlu adanya pemahaman bahwa bukan hanya nomenklatur Islam yang dibawa dalam ideologi politik, tetapi juga harus ada aspek etika dan moralitas Islam dalam praktek. Sehingga dalam persaingan politik, tercipta suasana yang lebih kondusif. Bila etika dan moralitas Islam ini nyata diabaikan, maka persaingan politik hanya akan melahirkan saling bully dan fitnah, serta ajang pemurtadan dan pengkafiran sesama muslim.

Masih banyak ditemui fanatisme akan partai seyogyanya fanatisme akan agama dan Tuhan. Kala nama partai disebut (khususnya di dunia maya) oleh orang dari luar partai bersangkutan, simpatisan langsung tersinggung dan menghakimi, Padahal dalam tulisan/ungkapan tersebut tidak ada pretensi untuk menjatuhkan partai. Mereka memposisikan partai cukup untuk mewakili entitas Tuhan, sehingga mereka menyamakan sindiran kepada partai dengan hinaan kepada Tuhan.

Artinya kita sudah menemui masa dimana simpatisan dan kader partai politik menjadi liar. Statement orang dari luar partainya selalu keliru. Partainya adalah partai paling benar, tidak pernah salah. Dan partai oposisi adalah partai cacat, dengan kader dan simpatisannya adalah hina, hingga layak untuk dikafirkan.

Karena berbeda partai, orang disebut bodoh/tidak tahu apa-apa. Karena berbeda partai, orang disebut berdosa. Karena berbeda partai, orang sampai dikafirkan.

Apakah layak orang yang tidak berasal dari partai yang tidak menggembar-gemborkan ideologi Islam untuk dikafirkan? Bagaimana apabila ia lebih taat dalam menjalankan aqidah dan moral serta etika Islam dalam berpolitik? Sudah banyak simpatisan yang terlalu naif, mendefinisikan bodoh, dosa, kafir, dan musyrik adalah karena berbeda partai. Jika demikian jelas bahwa simpatisan dan kader partai telah banyak yang mengambil alih wewenang Allah swt. dalam menilai aqidah manusia. Andaikata ada orang yang terbukti/tertangkap basah menjalankan ritual pemujaan selain kepada Allah, mungkin memang bisa dikategorikan sebagai kemusyrikan. Tapi bagaimana dengan mereka, kader/simpatisan bahkan masyarakat awam yang dikafirkan hanya karena berbeda pandangan tentang partai politik? Apakah tindakan dan kelakuan seperti ini bukan dosa yang sesungguhnya? Wallahu’alam bishshawab.

Tak ada salahnya orang yang tidak mendalami hukum bertanya pada golongan yang mengerti hukum, sehingga pengetahuan akan pelanggaran yang mungkin terjadi dalam pemilu sebagai proses politik dan pesta demokrasi. Semoga di masa-masa selanjutnya, bukan hanya nomenklatur Islam yang dilekatkan dalam ideologi partai, tapi juga harus ada etika dan moralitas dalam praktisi politik. Aamiin.

Oleh :
Rudi Wijaya

Tidak ada komentar:

Posting Komentar